Dugaan Korupsi di Proyek Whoosh Kian Panas, Mahfud MD Desak KPK Tak Tunggu Laporan, Biaya 3 Kali Lipat dari China

Mediapriangan.com - Isu dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh kembali menjadi sorotan publik. Proyek yang awalnya digadang sebagai simbol kemajuan transportasi nasional itu kini justru diwarnai pertanyaan besar mengenai efisiensi dan transparansi anggaran.

Kecurigaan menguat setelah Pengamat Ekonomi, Prof. Anthony Budiawan, menilai adanya kejanggalan dalam pembengkakan biaya pembangunan yang melonjak signifikan hingga ratusan triliun rupiah. Menurutnya, lonjakan itu menandakan adanya potensi penyimpangan serius yang perlu diselidiki aparat penegak hukum.

“Harus diselidiki kenapa proyek ini bisa sampai dua kali lipat lebih tinggi dari yang di Cina,” ujar Anthony dalam siniar Forum Keadilan di YouTube pada Senin, 20 Oktober 2025.

Baca Juga: AHY Bongkar Pertimbangan Berat di Balik Rencana Rute Whoosh Jakarta Surabaya, Sentil Soal Utang dan Pemerataan Wilayah

Anthony juga menyoroti proses tender awal yang sempat melibatkan Jepang. Ia menduga keikutsertaan Jepang saat itu hanya dijadikan pembenaran agar harga proyek yang diajukan China tampak wajar, meski biayanya jauh lebih besar.

Mahfud MD Desak KPK Bertindak

Pernyataan Anthony kemudian menuai tanggapan dari eks Menko Polhukam, Mahfud MD, dalam siniar Mahfud MD Official yang tayang Selasa, 21 Oktober 2025. Mahfud menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya tak perlu menunggu laporan resmi untuk memulai penyelidikan dugaan mark up tersebut.

“Kalau melihat pernyataan Pak Anthony, ini mengatakan ada dugaan mark up. Dari sisi hukum itu perlu dipelajari, apakah betul seperti itu. Kalau pun ada, berarti perlu diselidiki,” ujar Mahfud.

Baca Juga: China Buka Suara Soal Utang Proyek Whoosh, Siap Lanjutkan Kerja Sama Meski Indonesia Tegas Tolak Pakai APBN

Menurutnya, KPK memiliki kewenangan untuk memeriksa dugaan penyimpangan anggaran secara proaktif, terlebih karena proyek strategis nasional seperti Whoosh melibatkan dana besar dari APBN maupun pinjaman luar negeri.

Biaya Bengkak dan Bunga Pinjaman Mencurigakan

Dalam diskusi yang sama, moderator Rizal Mustary turut menguraikan data pembengkakan biaya yang dianggap janggal. Proyek yang semula ditaksir 5,5 miliar dolar AS kini membengkak menjadi 7,22 miliar dolar AS, atau sekitar Rp118 triliun.

Anthony juga menyoroti perbedaan mencolok pada bunga pinjaman: Jepang hanya menawarkan bunga 0,1 persen per tahun, sementara China menetapkan 2 persen per tahun — 20 kali lipat lebih besar.