Dedi Mulyadi Tantang Menkeu Purbaya Soal Dana APBD Jabar Rp4,17 T di Bank, Benarkah Ada Uang Mengendap?

Ia menegaskan bahwa seluruh uang rakyat di Jawa Barat dikelola sepenuhnya untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Ini bagian dari upaya membangun keterbukaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Tidak disimpan menjadi deposito yang diambil bunganya,” terangnya.

Baca Juga: Dugaan Korupsi di Proyek Whoosh Kian Panas, Mahfud MD Desak KPK Tak Tunggu Laporan, Biaya 3 Kali Lipat dari China

Purbaya Tegaskan Data dari BI, Tak Ingin Ikut Debat Panjang

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak disebut asal bicara. Ia menegaskan bahwa data terkait dana APBD di bank bersumber dari sistem monitoring resmi milik Bank Indonesia.

“Tanya saja ke Bank Sentral. Itu kan data dari sana. Kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia, loh. Karena itu laporan dari perbankan,” kata Purbaya kepada awak media di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2025.

Ia juga menyebut tidak pernah menuding langsung Pemprov Jabar. Data yang ia sampaikan, katanya, adalah bagian dari laporan agregat nasional mengenai daerah-daerah yang masih menahan dana APBD di perbankan.

“Saya enggak pernah sebut data Jabar. Kalau mau periksa, ya periksa saja sendiri di sistem monitoring BI,” tegasnya.

Baca Juga: AHY Bongkar Pertimbangan Berat di Balik Rencana Rute Whoosh Jakarta Surabaya, Sentil Soal Utang dan Pemerataan Wilayah

Publik Soroti Adu Argumen Dua Pejabat Tinggi Negara

Pernyataan saling balas antara Dedi dan Purbaya kini menjadi sorotan luas di media sosial. Warganet terbelah antara yang mendukung langkah Dedi untuk membuka transparansi data dan yang menilai pernyataan Purbaya merupakan bentuk pengawasan keuangan daerah.

Kontroversi ini pun memunculkan pertanyaan besar: benarkah ada dana APBD Jabar yang mengendap di bank, ataukah isu ini hanya kesalahpahaman akibat perbedaan sistem pelaporan antara BI dan pemerintah daerah?

Publik kini menantikan langkah selanjutnya dari kedua pihak, termasuk potensi pemeriksaan BPK untuk membuktikan siapa yang sebenarnya memegang data paling akurat.***