Fenomena ‘Purbaya Everywhere’ di Medsos, Pakar Ekonomi Nilai Publik Tertipu Gaya Koboi Menkeu

"Kita harus memberikan space yang lebih besar kepada swasta untuk beraktivitas ekonomi, karena swasta yang lebih tahu," tambahnya.

Menurut Ferry Latuhihin, kebijakan pemerintah yang mengandalkan pajak tinggi dan redistribusi lewat bansos tidak akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Baca Juga: Gaya Koboy Menkeu Purbaya Jadi Sorotan: Klaim Naikkan Kepercayaan Publik dan Daya Beli Nasional

“Ketika penerimaan negara gemuk, barulah pemerintah suntik dana langsung ke masyarakat. Tapi itu bukan langkah yang struktural,” tegasnya.

Ia menilai sektor swasta masih lesu karena ruang konsumsi publik belum tumbuh signifikan, menyebabkan daya serap tenaga kerja tetap rendah.

“Masyarakat Indonesia itu seringkali tertipu oleh gaya-gaya. Gampang sekali kita menipu masyarakat dengan medsos, terlebih sekarang hidup dalam era post-truth,” terangnya.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Tegaskan Larangan Impor Pakaian Bekas Ilegal, Siapa yang Nolak Siap Ditangkap

Kebijakan Hanya Bersifat Administratif

Lebih lanjut, Ferry Latuhihin juga mempertanyakan langkah Menkeu Purbaya dalam menempatkan dana pemerintah di Himbara. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak lebih dari langkah administratif yang belum memberikan arah fiskal yang jelas.

“Sekarang Purbaya selalu menjadi perbincangan dengan gaya-gaya yang disebut koboi, tapi sayangnya saya tidak peduli," terang Ferry.

"Yang saya pedulikan, kebijakannya apa? Itu harus jelas. Pemindahan dana ke Himbara hanya soal administratif, bukan kebijakan fiskal yang nyata,” tukasnya.***