JAKARTA, Mediapriangan.com - Perjalanan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid ke Singapura dan Malaysia berlangsung ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih membutuhkan keterangannya sebagai saksi dalam penyidikan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB).
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko membenarkan Nusron melakukan perjalanan ke dua negara tersebut dengan rute melalui Batam, Kepulauan Riau. Berdasarkan informasi yang diterimanya, keberangkatan itu berkaitan dengan kegiatan kedinasan.
“Yang bersangkutan ke Singapura melalui Batam dan kemudian ke Malaysia dan melakukan kegiatan kedinasan terkonfirmasi,” kata Hendarsam kepada wartawan di Hotel Shangri-La, Jakarta pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Hendarsam belum dapat memastikan waktu keberangkatan Nusron secara terperinci maupun status kepulangannya ke Indonesia.
“Saya belum terinfo apakah beliau sudah ada di Indonesia atau belum,” imbuhnya.
Ia juga menyebut perjalanan ke Malaysia dilakukan untuk keperluan pekerjaan dan disertai sejumlah petugas.
“Iya, sempat ke Malaysia ada kegiatan dinas di sana. Jadi apa namanya itu, ditemani oleh beberapa petugas, seperti itu,” jelasnya.
Dua Kali Tidak Memenuhi Panggilan KPK
Perjalanan tersebut menjadi perhatian karena Nusron sebelumnya tidak memenuhi dua jadwal pemeriksaan KPK sebagai saksi dalam perkara dugaan suap terkait pengurusan HGB.
Panggilan pertama dijadwalkan pada 7 Oktober 2026. Saat itu, Nusron disebut terkendala agenda di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Artikel Terkait
KPK Kembali Panggil Dedi Congor dalam Kasus Suap Bea Cukai, Namanya Disebut Terima Rp30 Miliar
KPK OTT BNPB, 14 Orang Termasuk Rustian Diamankan, Uang Rp1,4 Miliar dan Emas Disita
BNPB Buka Akses Data untuk KPK Usai OTT Rustian, Inspektorat Telusuri Dokumen Internal
KPK Tetapkan Adik Kepala BNPB Jadi Tersangka Korupsi Dana Kebencanaan
OTT BNPB Seret 5 Tersangka, KPK Buka Peluang Periksa Suharyanto, Kepala BNPB yang Kini Jadi Perhatian Publik
KPK Ungkap 2 Klaster OTT BNPB, Dana Siap Pakai Bencana Diduga Diselewengkan Sejak 2022