Pada periode tersebut, perhatian pasar mulai tertuju pada perubahan outlook yang dilakukan lembaga pemeringkat internasional Moody's serta meningkatnya kekhawatiran terhadap defisit anggaran yang mendekati batas 3 persen.
Kondisi itu kemudian memengaruhi confidence investor terhadap prospek fiskal nasional dan berimbas pada pelemahan rupiah.
Ia menilai faktor tersebut menjadi alasan mengapa nilai tukar rupiah mengalami tekanan lebih dalam dibandingkan sejumlah negara lain yang juga menghadapi dampak ketidakpastian global.
Dengan kata lain, pelemahan rupiah tidak sepenuhnya dipicu oleh gejolak eksternal, tetapi juga oleh persepsi pasar terhadap kondisi ekonomi domestik.
Baca Juga: Operasional SPPG Berhenti di Sejumlah Daerah, BGN Buka Suara soal Dana Operasional dan Program MBG
Meski demikian, Chatib Basri menegaskan bahwa situasi ekonomi Indonesia saat ini tidak dapat disamakan dengan krisis yang terjadi pada 1998.
Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar dalam struktur ekonomi maupun sistem nilai tukar yang berlaku saat ini.
"Sekarang pertanyaannya adalah sama nggak (kondisi ekonomi) 1998 dengan 2026? My answer is no," ungkap Chatib.
"Kenapa? Yang membedakan paling besar 98 dengan 2026 itu adalah flexible exchange rate," imbuhnya.
Baca Juga: Investor Dapur MBG Tagih Kejelasan Dana Rp218 M, PKS BGN dan Pengelolaan 97 Dapur Jadi Sorotan
Ia juga menyoroti dampak pelemahan rupiah terhadap inflasi yang dinilai masih relatif terkendali. Berdasarkan estimasi Bank Indonesia, setiap pelemahan nilai tukar sebesar Rp1 terhadap dolar Amerika Serikat hanya memberikan tambahan inflasi sekitar 0,13 persen.
Dengan kondisi depresiasi yang berada di kisaran 8 persen, dampak terhadap inflasi umum diperkirakan masih berada di bawah 1 persen.
Namun demikian, sejumlah komoditas yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor seperti plastik dan besi diperkirakan akan mengalami tekanan harga yang lebih terasa.
Baca Juga: Dasco Ungkap Isi Pertemuan Chatib Basri dan Prabowo, Fokus Bahas Strategi Pertumbuhan Ekonomi