Mengenal Profil Aming Prayitno, Sang Pencipta Lambang KORPRI Beserta Maknanya

Perjalanan Aming dalam membuat lambang KORPRI berawal dari lomba pembuatan desain lambang KORPRI pada tahun 1973. KORPRI saat itu masih berusia dua tahun.

Baca Juga: Untuk Taman Alun-alun Singaparna, Wabup Tasikmalaya Tidak Ada Cerita Kusut Taman Alun-alun Manonjaya

Saat itu perlombaan desain lambang KORPRI dilakukan dua kali karena tidak menemukan lambang yang dirasa cocok sebagai lambang KORPRI.

Pada masa Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud, juga sebagai ketua KORPRI Pusat, lomba desain lambang KORPRI digelar kembali, yang diikuti oleh berapa pelukis dari Bandung dan
Jakarta, termasuk Aming Prayitno.

Hasil perlombaan tersebut, desain yang dibuat Aming terpilih menjadi lambang KORPRI, dan dipakai hingga kini.

Baca Juga: SMAN 1 Sumedang Raih Juara Umum Ajang Gelar Aksi Karakter Siswa (GALAKSI) Tingkat Provinsi Jawa Barat 2022

Makna Lambang KORPRI

Ketentuan lambang Korpri diatur dalam Keputusan Musyawarah Nasional VI KORPRI Nomor : KEP- 09/MUNAS/2004 tentang Lambang, Panji, Dan Atribut KORPRI, sebagai berikut:

1. Pohon dengan 17 ranting, 8 dahan, dan 45 daun

Melambangkan perjuangan sesuai dengan fungsi dan peranan Korpri sebagai Aparatur Negara Republik Indonesia yang dimulai sejak diproklamasikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945

2. Bangunan berbentuk balairung dengan lima tiang

Melambangkan tempat dan wahana sebagai pemersatu seluruh anggota Korpri, perekat bangsa pada umumnya untuk mendukung pemerintahan Republik Indonesia yang stabil dan
demokratis dalam upaya mencapai tujuan nasional dengan berdasarkan Pancasila dan Jatidiri, Kode Etik serta paradigma baru Korpri

Baca Juga: Non Disabilitas Ikut Main Di Peparda VI? Ketua NPCI Jabar Buka Suara

3. Sayap yang besar dan kuat ber-elar 4 ditengah dan 5 ditepi

Melambangkan pengabdian dan perjuangan Korpri untuk mewujudkan organisasi yang mandiri dan profesional dalam rangka mencapai cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia yang luhur dan dinamis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945