Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat lainnya, Dadan Hidayatulloh, mendorong peningkatan angka penurunan stunting. Terutama dengan adanya regulasi khusus yang diperuntukkan bagi program penurunan stunting.
"Yang paling penting adalah bagaimana di Kabupaten Garut bisa terbebas dari persoalan angka stunting," ungkap Dadan.
Dadan menyarankan bahwa regulasi khusus tersebut dapat diajukan dari pemerintah pusat melalui dana desa yang dapat dialokasikan untuk mendukung program penurunan stunting. Hal ini diharapkan dapat memperkuat regulasi yang telah diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Garut.
Baca Juga: Mahfud MD Mundur dari Kabinet Jokowi, Begini Respons Sandiaga Uno dan Dukungan Penuh dari PPP
"Penggunaan anggaran atau dana desa ini menjadi peluang untuk mendukung program penurunan stunting di tingkat desa. Dana desa, salah satunya BLT, dapat digunakan untuk mendukung program stunting ini. Jika ada regulasinya, penggunaan anggaran tersebut dapat dilakukan dengan aman," ujar Dadan.
Dadan melanjutkan, perhatian terhadap masalah stunting sangat penting mengingat Indonesia diproyeksikan menjadi generasi emas pada 2030-2045.
Persoalan stunting ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk suatu wilayah, dan wajar jika hanya beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat yang berhasil menurunkan angka stunting.
"Oleh karena itu, kami dari komisi V mendorong kabupaten/kota di Jawa Barat untuk mengikuti langkah atau program yang telah dilakukan oleh Kabupaten Garut dalam menurunkan angka stunting ini," tambah Dadan.***
Artikel Terkait
Perda Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022, Gali Potensi Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata
DPRD Jawa Barat Prihatin Atas Insiden Tabrakan Kereta Api di Cicalengka dan Mendorong Evaluasi Oleh PT KAI
Prihatin akan Sarana dan Prasarana UPTD Pengawasan Tenaga Kerja Wilayah II, DPRD Jawa Barat Dorong Peningkatan
Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, Pengambilan Sumpah PAW Rita Sari Puspita dan Endah Suwarni
Komisi V DPRD Jawa Barat Berkomitmen Mengawal Tuntutan KSPSI Terkait Kepgub Upah
Strategi Terpadu Penanganan Sampah di Kabupaten Garut, Ini Solusi Anggota DPRD Jawa Barat Deden Galih