DPRD Jawa Barat Minta DPD RI Provinsi Jabar Dukung Pencabutan Moratorium Daerah ke Pusat untuk Percepatan Pembangunan

Meskipun Provinsi Jabar telah resmi mengajukan delapan CDOB, prosesnya terhambat oleh moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan oleh pemerintah pusat.

“Saat ini, pengajuan masih berada di Kementerian Dalam Negeri. Kami meminta dukungan senator dan DPD RI Provinsi Jabar untuk mendorong pencabutan moratorium pemekaran daerah secara parsial, agar pengajuan kami dapat terealisasi,” ungkap Buky.

Dia juga menambahkan bahwa persyaratan yang diajukan Provinsi Jabar sudah memenuhi standar dibandingkan dengan daerah lain.

Baca Juga: Daftar Lengkap Tanggal-Tanggal Penting di Bulan November 2024, Untuk Peringatan Hari Besar Nasional dan Internasional

Rahmat Hidayat Djati, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB, menambahkan bahwa jika pencabutan moratorium secara nasional tidak memungkinkan, maka diharapkan DPD RI Provinsi Jabar dapat mendorong pencabutan secara parsial untuk Jawa Barat.

“Kami akan mengirimkan surat resmi kepada pemerintah pusat terkait hal ini,” imbuhnya.

Anggota Komite I DPD RI Provinsi Jabar, Aanya Rina Casmayanti, menjamin akan menindaklanjuti semua aspirasi yang disampaikan DPRD Jawa Barat kepada pemerintah pusat.

Baca Juga: DPRD Jawa Barat Tindak Lanjut Dugaan Pungutan Liar di SMAN 2 Depok, Ono Surono Tekankan Pentingnya Transparansi

“Kami akan berkolaborasi dan bersinergi dengan DPRD Jawa Barat untuk menyampaikan aspirasi ini kepada pihak terkait,” ujarnya.

Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Jawa Barat, Yod Mintaraga, perwakilan Fraksi PDIP, Gerindra, serta anggota Komisi dari berbagai fraksi lainnya. Dari DPD RI Provinsi Jabar, hadir Wakil Ketua III Badan Urusan Legislasi Daerah, Agita Nurfianti, dan Kepala Kantor DPD RI Provinsi Jawa Barat, Herman Hermawan, beserta jajaran.***