Mediapriangan.com - Komisi V DPRD Jawa Barat menyatakan dukungannya terhadap rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk mengembalikan Ujian Nasional (UN).
Namun, Komisi V DPRD Jawa Barat memberikan catatan bahwa UN sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya penentu kelulusan siswa atau seleksi masuk sekolah, melainkan sebagai alat untuk evaluasi dan pemetaan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.
“Saya setuju UN dikembalikan, tetapi tujuannya harus sebagai alat evaluasi dan pemetaan kualitas pendidikan,” ujar Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, di Bandung pada Kamis, 7 November 2024.
Menurut Yomanius Untung, penerapan kembali UN akan memberikan manfaat dalam mengukur tingkat kualitas dan kompetensi siswa secara menyeluruh, sehingga dapat dijadikan acuan untuk memahami ketimpangan pendidikan antarwilayah.
Dengan begitu, pemerintah dapat lebih mudah mengidentifikasi masalah dan ketidakseimbangan kualitas pendidikan yang ada di berbagai daerah.
“Dari hasil UN, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang ketimpangan pendidikan, baik dari segi sarana dan prasarana maupun kualitas pembelajaran,” jelasnya.
Hasil evaluasi dari UN diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran.
Dengan demikian, strategi yang diambil nantinya bisa mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah di Indonesia.
Ia juga menambahkan bahwa meskipun UN tetap relevan sebagai alat evaluasi pendidikan di era saat ini, perlu adanya perbaikan format agar lebih sesuai dengan kebutuhan.
“Materi ujian UN disiapkan secara nasional dan didistribusikan ke semua satuan pendidikan, untuk memastikan hasilnya dapat mencerminkan kemampuan peserta didik di seluruh daerah,” ungkap Yomanius.
Artikel Terkait
Pengucapan Sumpah Pimpinan DPRD Kota Banjar Periode 2024-2029 Resmi Dilaksanakan, Drs. H. Dadang R. Kalyubi Jabat Ketua
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Prediksi APBD Pemprov Jabar TA 2025 Akan Mengalami Penurunan Akibat Penerapan UU HKPD
DPRD Jawa Barat Apresiasi Prestasi Komisi Informasi Jawa Barat Raih Indeks Keterbukaan Publik Nasional Tertinggi
Buky Wibawa Dorong Perda Kebudayaan untuk Lestarikan Warisan Budaya Jawa Barat di Tengah Tantangan Digitalisasi
DPRA Studi Tata Tertib DPRD Jawa Barat sebagai Acuan, Mulai dari Sosialisasi Perda hingga Pendampingan Anggota Dewan
Komisi II DPRD Jawa Barat Dorong Kesejahteraan Petani dan Optimalisasi Produktivitas Pertanian dalam RAPBD 2025