Prabowo Sebut Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Legislator DPR Dorong Strategi Baru Cipta Lapangan Kerja

photo author
Budi Raspati, Media Priangan
- Sabtu, 16 Agustus 2025 | 22:39 WIB
Presiden Ri Prabowo Subianto menyebut angka pengangguran di Indonesia menurun.  (Instagram/presidenrepublikindonesia)
Presiden Ri Prabowo Subianto menyebut angka pengangguran di Indonesia menurun. (Instagram/presidenrepublikindonesia)

Mediapriangan.com - Presiden Prabowo Subianto membawa kabar baik mengenai kondisi ketenagakerjaan nasional. Dalam pidatonya, ia menegaskan tingkat pengangguran di Indonesia kini turun signifikan, bahkan tercatat sebagai yang terendah sejak krisis 1998.

Prabowo menjelaskan, data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dinilai kredibel dan bisa menjadi acuan utama publik.

Pernyataan ini mendapat sambutan positif dari anggota Komisi IX DPR, Zainul Munasichin. Ia menilai capaian tersebut tidak hanya sebagai prestasi, tetapi juga momentum untuk melahirkan lebih banyak lapangan kerja.

Baca Juga: Pidato Kenegaraan Prabowo, Tegaskan Mandat Danantara Bereskan BUMN, Potong Tantiem Komisaris hingga Atur Pajak

"Itu jadi bahan refleksi sekaligus evaluasi untuk mengkonfirmasi data BPS tersebut dengan kondisi realitas lapangan," ujar Zainul kepada wartawan, Sabtu 16 Agustus 2025.

Menurutnya, antusiasme masyarakat yang tampak dalam gelaran job fair menunjukkan besarnya semangat untuk berkontribusi di dunia kerja. Kondisi ini harus dijawab pemerintah dan sektor usaha dengan langkah nyata memperluas kesempatan kerja.

Zainul pun menekankan sejumlah strategi. Pertama, membenahi iklim investasi agar lebih ramah terhadap investor. "Ekonomi biaya tinggi harus ditekan, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) juga harus ditekan di angka 4 persen," jelasnya.

Baca Juga: Prabowo Tegaskan Tak Ada Toleransi untuk Tambang Ilegal, Ingatkan Jenderal hingga Partai Politik Tak Dilindungi

Selain itu, ia menyoroti pentingnya hilirisasi untuk menarik investasi padat modal. Langkah ini diyakini mampu mendorong industrialisasi sekaligus membuka lapangan kerja massal di berbagai sektor.

Zainul juga mengingatkan peran pendidikan vokasi. Menurutnya, anggaran untuk sertifikasi kompetensi melalui BNSP masih minim. “Anggaran untuk sertifikasi kompetensi melalui BNSP harus diperbanyak, jangan hanya 150 ribu/tahun,” tegasnya.

Ia optimistis peningkatan jumlah tenaga kerja bersertifikasi akan membuat Indonesia semakin kompetitif. “Hari ini pasar kerja lebih menyukai tenaga kerja bersertifikasi kompetensi, bukan hanya yang pegang ijazah,” pungkas Zainul.***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Budi Raspati

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X