Masyarakat Didorong Jadi Pengawas Pembangunan
Selain soal kesadaran pajak, DPRD Jabar juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh pajak rakyat. Pengawasan publik dinilai penting agar program-program pemerintah berjalan transparan, efisien, dan tepat sasaran.
“Pajak rakyat harus kembali ke rakyat dalam bentuk pembangunan yang nyata. Karena itu, masyarakat berhak dan wajib ikut mengawasi pelaksanaannya. Kalau ada proyek yang tidak sesuai, silakan disampaikan ke DPRD atau aparat desa,” jelas Arip.
DPRD menilai, pengawasan partisipatif merupakan bentuk demokrasi yang sehat. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, potensi penyimpangan anggaran dapat diminimalisasi, dan pembangunan menjadi lebih akuntabel.
Baca Juga: Pesantren Ternyata Bukan Sekadar Tempat Belajar Ilmu Agama, Ini Kata Anggota DPRD Jabar Didi Sukardi
Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Kunci
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPRD Jabar terus mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan transparansi anggaran, termasuk melalui publikasi proyek pembangunan berbasis pajak secara digital.
Langkah ini diharapkan dapat membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah sekaligus memotivasi masyarakat untuk terus taat pajak.
“Transparansi adalah jalan menuju kepercayaan. Ketika masyarakat bisa melihat hasil pajaknya secara nyata, kepatuhan akan tumbuh dengan sendirinya,” tutur anggota Komisi IV DPRD Jabar ini.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, diharapkan kesadaran pajak di Jawa Barat semakin meningkat dan setiap rupiah pajak benar-benar berkontribusi pada kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat.***