Kebijakan Pemprov Jabar Soal Hibah Pesantren Disorot Saat Reses H. Arip Rachman di Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya

Mediapriangan.com - Dalam agenda reses Anggota DPRD Jawa Barat, H. Arip Rachman, SE., MM yang berlangsung di GOR Desa Sariwangi, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya pada Kamis, 24 Juli 2025, muncul sorotan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Salah satu isu yang mengemuka adalah keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menghentikan atau membatasi penyaluran hibah kepada pesantren dan lembaga keagamaan.

Warga mempertanyakan alasan mendasar dilakukannya penghentian hibah dan bansos di tengah-tengah banyaknya lembaga atau yayasan pendidikan keagamaan yang saat ini membutuhkan kucuran dana bantuan demi keberlangsungan kegiatan lembaga tersebut.

Baca Juga: Ono Surono Soroti Dugaan Pungli Rp5 Juta Saat Warga Cirebon Lamar Kerja, Minta Kapolda Turun Tangan

Hadir dalam acara tersebut, Camat Sariwangi H. Wawan, enam Kepada Desa, tokoh agama, pemuda serta sejumlah tokoh masyarakat.

Menanggapi hal itu, Arip Rachman mengatakan, kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghapus bantuan dana hibah dan bansos, merupakan bagian dari strategi efisiensi anggaran dan reformasi distribusi bantuan sosial/lintas sektor, dengan tujuan meningkatkan keadilan akses.

"Kami di DPRD telah menyampaikan kritik terhadap pemerintah, bahwa kebijakan tersebut telah mengabaikan peran musyawarah dan aspirasi masyarakat," kata Arip.

Baca Juga: Denny Cagur Bantah Keras Dugaan Timnya Potong Dana PIP, 'Itu Tidak Benar, Sudah Ada Video Klarifikasi!'

Namun jelas Arip, harus diakui bahwa pemerintah telah menemukan sejumlah indikasi adanya ketidaktepatan sasaran hibah dan bansos di Jawa Barat dan mengabaikan unsur keadilan.

"Di Jawa Barat ini ada dua daerah yang selama beberapa tahun terakhir telah menerima bantuan dana hibah dan bansos terbesar dibanding kota/kabupaten lainnya. Garut dan Tasikmalaya tercatat angkanya paling besar, tetapi pemerintah menilai pembangunan di dua daerah tersebut stagnan dengan masih banyaknya sekolah yang harus dibantu," terang Arip.

Pada prinsipnya lanjut Arip, pemerintah tidak bermaksud mengentikan kebaikan yang selama ini digulirkan kepada masyarakat.

Baca Juga: Amplop Kondangan Mau Kena Pajak? Komisi VI DPR Geleng-Geleng, Masa Dapat Berkah Juga Harus Setor ke Negara!