Komisi II DPRD Jawa Barat Soroti Kurangnya Anggaran Pelatihan Bagi Penghasil Hutan di Kabupaten Cirebon

Mediapriangan.com - Wakil Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Lina Ruslinawati memimpin kunjungan kerja Komisi di UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan di Kabupaten Cirebon, pada Senin, 5 Juni 2023.

Berdasarkan hasil kunjungan kerja tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Lina Ruslinawati menyoroti kurangnya anggaran pelayanan pelatihan bagi masyarakat penghasil hutan di Kabupaten Cirebon

Wakil Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Lina Ruslinawati menyebut ada salah satu masalah yang perlu menjadi perhatian khusus yakni terkait fasilitas pelatihan bagi masyarakat penghasil hutan.

Baca Juga: Komisi V DPRD Jawa Barat Terima Aspirasi IDI Jabar Terkait Penangguhan Pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan

Terlebih, Lina menilai UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan di Kabupaten Cirebon hanya memiliki satu tugas pokok dan fungsi yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat penghasil hutan melalui kegiatan pelatihan pemberdayaan secara berkala.

Intinya UPTD ini ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak ada beban keuangan, yang ada bagaimana untuk mengedukasi masyarakat yang memiliki kegiatan usaha di sekitar hutan.

"Tujuannya, bagi masyarakat yang mencari penghasilan di sekitar hutan bisa sejahtera, mereka diberikan pelatihan dari mulai budidaya on farm sampai off farm," terang Lina.

Baca Juga: Berkaca Pada Provinsi Jawa Timur, Komisi V DPRD Jawa Barat Minta Pemprov lebih Sinergis di Dunia Pendidikan

Tak hanya pelatihan terkait pengelolaannya saja, tetapi UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan itu memberikan pembinaan terkait cara memasarkan produk agar bisa diterima di masyarakat secara luas.

"UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan itu memberikan pembinaan terkait cara memasarkan produk agar bisa diterima di masyarakat secara luas," jelasnya.

Pemasarannya ikut serta diberikan pelatihan biar produk mereka yang dibudidayakan atau dihasilkan di hutan itu bisa diterima dipasar secara luas dan juga memiliki nilai jual yang tinggi.

Baca Juga: Rapat Paripurna DPRD, Bupati Ciamis Sampaikan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022

"Jika begitu, tentu saja ini akan berimbas terhadap penghasilan masyarakat yang akan meningkat ketika produk mereka tersebut dipasarkan secara luas," tutur Lina.

Namun, Lina soroti terkait workshop pelatihan yang berada di UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan tersebut kurang mumpuni untuk melaksanakan pembinaan.