Berkaca Pada Provinsi Jawa Timur, Komisi V DPRD Jawa Barat Minta Pemprov lebih Sinergis di Dunia Pendidikan

Mediapriangan.com - DPRD Jawa Barat mengapresiasi tingkat pengangguran lulusan SMK di Provinsi Jawa Timur yang semakin menurun signifikan serta kebijakan yang solutif tentang alokasi DAU untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal tersebut di ungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya saat memimpin kunjungan kerja Komisi di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, pada Kamis, 25 Mei 2023.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi menjelaskan hasil kunjungan kerjanya di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, menurutnya Jabar dan Jatim memiliki program yang setara dalam dunia pendidikan, namun Jatim lebih unggul dari segi eksekusi.

Baca Juga: Setelah Sosialisasi Peraturan Daerah Tahap I, Ini Agenda DPRD Jawa Barat di Masa Sidang Ketiga Tahun 2022 2023

"Contoh adalah bahwa ternyata disini tingkat pengangguran kontribusi dari SMK 6%, jadi Jawa Barat masih kita bicara angka 12-13%, jadi ini berarti signifikan," tutur Abdul Hadi yang sering disapa Gus Ahad.

Bagaimana caranya, lanjut Abdul Hadi, ternyata ada dukungan yang sangat kuat dari Bupati dari Kadis dan lain-lain, sehingga mereka bisa melakukan beberapa langkah-langkah terobosan, tanda petik menekankan vokasi dan lainnnya.

Abdul Hadi menilai, atas sinergitas yang dibangun dengan kuat oleh Gubernur Jawa Timur beserta jajarannya tersebut, tak hanya tingkat pengangguran yang menurun, lebih jauhnya terkait kebijakan kesejahteraan serta kompetensi dari guru SMK yang di bina secara khusus.

Baca Juga: Anggota DPRD Jabar Abdy Yuhana: Lembaga Penyiaran Memiliki Peran Penting Dalam Pelaksanaan Pemilu

"Guru-guru Jawa Timur untuk SMK itu lebih banyak jadi juara dalam kompetisi-kompetisi dibanding Jawa Barat. Itu fakta yang harus disampaikan, kalau Jabar mau jadi juara cari yang lebih hebat," katanya.

Jawa Timur Serap 100% Alokasi DAU PPPK

Diketahui, Jawa Timur menyerap sepenuhnya alokasi DAU dari pemerintah pusat untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sekitar 100%.

"Terkait PPPK, ada kebijakan yang bagus bahwa semua alokasi DAU untuk PPPK yang ada dari Kementerian dari pemerintah pusat itu di Jawa Timur diserap 100% ada 6.500 sekian.

Baca Juga: Pemprov Jabar Pertahankan Opini WTP 12 Tahun, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat: Layak Dapat Apresiasi