10 Kementerian Kena Pemangkasan Anggaran Puluhan Triliun, tapi Kejagung dan Polri Selamat! Ko Bisa? Ini Alasannya

Alasan Kejagung Tidak Mengalami Pemotongan Anggaran

Saat dikonfirmasi mengenai tidak adanya pemotongan anggaran Kejagung, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa pihaknya berharap seluruh program, terutama dalam menangani perkara hukum, tetap dapat berjalan optimal.

Namun, ia membantah anggapan bahwa Kejagung sama sekali tidak melakukan efisiensi anggaran.

Menurut Harli, Kejagung tetap menerapkan langkah penghematan dengan memangkas 50 persen anggaran perjalanan dinas.

Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Bongkar Gas Elpiji 3 Kg, Harga Aslinya Rp42.750 per Tabung! Tapi di Pasaran cuma Rp20 Ribu?!

Kebijakan ini diambil berdasarkan Memorandum Jaksa Agung sebagai bentuk tindak lanjut atas arahan Presiden terkait efisiensi anggaran kementerian dan lembaga.

Sebagai catatan, pagu anggaran Kejagung tahun 2025 naik menjadi Rp24,2 triliun dibanding tahun sebelumnya, yakni Rp18,6 triliun pada 2024 dan Rp16,23 triliun pada 2023.

Polri Mendukung Efisiensi Anggaran

Dalam daftar pemangkasan anggaran, Polri menjadi salah satu institusi yang tidak mengalami efisiensi anggaran.

Baca Juga: Nikita Mirzani Bocorin, Lolly Bakal, siap-siap Gelar Konferensi Pers Minggu Depan Sebelum Sekolah ke Luar Negeri, Gaes!!

Akan tetapi untuk mendukung langkah pemerintah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen (Pol) Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa Polri tetap berkomitmen mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah.

Langkah-langkah efisiensi di tubuh Polri meliputi:

- Pengurangan anggaran perjalanan dinas personel
- Penyederhanaan kegiatan rapat dan seminar yang dinilai kurang mendesak
- Pemanfaatan teknologi digital dalam proses administrasi dan operasional

Baca Juga: Tutku Burcu Kembali, Pink Spiders Kalahkan AI Peppers 3-1, Raih Kemenangan Ke-7 Berturut-Turut! Ini Top Skor Terbaru

"Melalui langkah-langkah ini, Polri berharap dapat berkontribusi pada efisiensi anggaran negara tanpa mengurangi efektivitas tugas utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pelayanan publik," ujar Trunoyudo dalam keterangan persnya.