Resmi! Retret Kepala Daerah Gelombang II Digelar Juni 2025 di IPDN, Bima Arya Sebut Diikuti 50 Pemimpin Baru

Mediapriangan.com - Retret kepala daerah gelombang kedua dipastikan akan berlangsung pada bulan Juni 2025 mendatang.

Informasi ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, saat memberikan keterangan kepada media di Padang, Sumatra Barat, Kamis, 29 Mei 2025.

“Insya Allah akan diselenggarakan di bulan Juni (2025),” ujar Bima Arya.

Baca Juga: Putusan MK Wajibkan Pendidikan Gratis, Kemendagri Harus Sesuai RPJMD dan Kapasitas Fiskal Daerah

Berbeda dari gelombang pertama yang digelar di Akmil Magelang pada Februari lalu, kegiatan gelombang kedua ini akan dipusatkan di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Bima Arya menjelaskan bahwa retret ini akan diikuti oleh para kepala daerah yang belum sempat bergabung dalam gelombang pertama, serta para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baru dilantik, termasuk hasil dari Pemungutan Suara Ulang (PSU).

“Pesertanya adalah yang kemarin tidak mengikuti di Magelang dan yang sudah melewati PSU (Pelantikan Suara Ulang) yang sudah dilantik oleh Kemendagri,” jelasnya.

Baca Juga: Usai Bungkam Milan dan Angkat Trofi, Bologna Perpanjang Kontrak Vincenzo Italiano hingga 2027

Ia menyebutkan bahwa jumlah peserta diperkirakan mencapai lebih dari 50 kepala daerah bersama para wakilnya.

“Mungkin ada sekitar 50 lebih lah pesertanya beserta wakilnya langsung,” tambah Bima Arya.

Salah satu peserta yang dipastikan akan mengikuti retret ini adalah Bupati Pasaman yang baru akan dilantik dalam waktu dekat oleh Gubernur Sumatera Barat.

Baca Juga: Gedung Putih Lawan Balik! Putusan Hakim Batalkan Tarif Trump, Pemerintah AS Ajukan Banding dan Siap Bertarung

“Misalnya, besok ini Pak Gubernur Sumbar akan melantik Bupati Pasaman, berarti nanti akan mengikuti retret,” tuturnya.

Retret kepala daerah merupakan agenda pembekalan dan konsolidasi kepemimpinan yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri.