Upaya Komisi III DPRD Jawa Barat dalam Mendorong Peningkatan Kinerja BUMD Melalui Evaluasi dan Monitoring

4. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Hasil Penggabungan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Utama Jabar, Wibawa Mukti Jabar, Artha Galuh Mandiri Jabar, dan Majalengka Jabar.

Baca Juga: DPRD Jawa Barat Menjadi Inspirasi Bagi DPRD Kalbar dalam Mekanisme Perubahan dan Penjadwalan Kegiatan Dewan

Sugianto Nangolah menjelaskan bahwa Pansus V secara cermat mengkaji setiap aspek terkait merger, termasuk masalah yang mungkin muncul pasca-merger seperti utang piutang belum terselesaikan, biaya operasional yang tinggi, dan masalah efisiensi.

"Kami tidak ingin menghadapi permasalahan yang sama setelah menyetujui merger. Oleh karena itu, Pansus V akan mendalam dalam membahas masalah-masalah tersebut," tambah Nangolah.

Sejauh ini, Pansus V telah menampung berbagai masalah yang dihadapi oleh BPR dari Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan Jawa Barat, serta sejumlah BPR yang sudah mengalami merger sebelumnya.

Baca Juga: Wakil Bupati Ciamis: Ini 4 Raperda Kabupaten Ciamis untuk Meningkatkan Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat

Agar pembahasan dapat dilakukan dengan hati-hati dan mendalam, Pansus V meminta penambahan waktu kepada Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jawa Barat.

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan kinerja BUMD, Penjabat Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin juga berencana melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin dengan jadwal bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan.

Tujuan dari langkah ini adalah agar BUMD dapat beroperasi secara optimal dan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).***