Mediapriangan.com - DPRD Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Bogor, DPRD Kabupaten Kaur (Provinsi Bengkulu), dan DPRD Kabupaten Solok (Provinsi Sumatera Barat) pada Kamis, 13 Februari 2025.
Fokus utama dalam pertemuan dengan DPRD Jawa Barat ini adalah pembahasan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi yang diatur dalam Inpres 1/2025 tidak hanya berlaku bagi pemerintah pusat, tetapi juga berdampak signifikan pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
"Implementasinya di Jawa Barat cukup luas, banyak item kegiatan di seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkena efisiensi, dan hal serupa juga terjadi di Kabupaten Solok, Bogor, serta Kaur," ujar Iwan.
Selain efisiensi anggaran di berbagai OPD, pertemuan ini juga membahas dampak kebijakan tersebut terhadap program-program yang diusulkan DPRD.
Ada kekhawatiran bahwa beberapa program yang dirancang untuk kepentingan masyarakat akan mengalami pemangkasan. Namun, Iwan menekankan bahwa efisiensi ini bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.
"Kita pastikan efisiensi ini dilakukan tanpa mengganggu program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," tambahnya.
Namun, ia juga mengakui bahwa beberapa program DPRD kemungkinan besar akan terdampak, terutama saat kepala daerah baru dilantik.
Hal ini karena adanya kebutuhan untuk menyesuaikan program APBD dengan visi dan janji politik gubernur yang baru.
Artikel Terkait
Sinergitas Pemerintah Desa dan Masyarakat Menjadi Kunci Penting Kemajuan Desa Wisata di Kabupaten Bandung
Komisi II DPRD Jawa Barat Minta Dinas Kehutanan Wilayah VI di Kabupaten Tasikmalaya Prioritaskan Pelestarian Hutan
DPRD Jawa Barat Resmi Tetapkan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan Sebagai Pasangan Cagub dan Cawagub Terpilih 2024-2030
DPR RI Tekankan Pentingnya Kajian Mendalam, Desak Kemkomdigi Pertimbangkan Pembatasan Media Sosial untuk Anak
DPRD Ciamis Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi, Pj Bupati Budi Waluya Tekankan Optimalisasi Pendapatan Daerah
Tuti Turimayanti Sosialisasikan Perda Pemberdayaan Perempuan, Dorong Kesetaraan dan Perlindungan di Jawa Barat