DPRD Jawa Barat Bahas Dampak Inpres 1/2025 dengan DPRD Bogor, Kaur, dan Solok, Efisiensi APBD Jadi Sorotan

photo author
Budi Raspati, Media Priangan
- Jumat, 14 Februari 2025 | 07:33 WIB
DPRD Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Bogor, DPRD Kabupaten Kaur dan DPRD Kabupaten Solok pada Kamis, 13 Februari 2025.   (Humas DPRD Jabar)
DPRD Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Bogor, DPRD Kabupaten Kaur dan DPRD Kabupaten Solok pada Kamis, 13 Februari 2025. (Humas DPRD Jabar)

 

 

Mediapriangan.com - DPRD Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Bogor, DPRD Kabupaten Kaur (Provinsi Bengkulu), dan DPRD Kabupaten Solok (Provinsi Sumatera Barat) pada Kamis, 13 Februari 2025.

Fokus utama dalam pertemuan dengan DPRD Jawa Barat ini adalah pembahasan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi yang diatur dalam Inpres 1/2025 tidak hanya berlaku bagi pemerintah pusat, tetapi juga berdampak signifikan pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Baca Juga: Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Dukung Efisiensi Anggaran, Sidkon: Pastikan Program untuk Masyarakat Tetap Berjalan

"Implementasinya di Jawa Barat cukup luas, banyak item kegiatan di seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkena efisiensi, dan hal serupa juga terjadi di Kabupaten Solok, Bogor, serta Kaur," ujar Iwan.

Selain efisiensi anggaran di berbagai OPD, pertemuan ini juga membahas dampak kebijakan tersebut terhadap program-program yang diusulkan DPRD.

Ada kekhawatiran bahwa beberapa program yang dirancang untuk kepentingan masyarakat akan mengalami pemangkasan. Namun, Iwan menekankan bahwa efisiensi ini bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Baca Juga: Komisi I DPRD Jabar Kawal Kasus Sertifikat di Wilayah Perairan Legon Kulon, 500 Sertifikat Bidang Lahan Laut Dibatalkan

"Kita pastikan efisiensi ini dilakukan tanpa mengganggu program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," tambahnya.

Namun, ia juga mengakui bahwa beberapa program DPRD kemungkinan besar akan terdampak, terutama saat kepala daerah baru dilantik.

Hal ini karena adanya kebutuhan untuk menyesuaikan program APBD dengan visi dan janji politik gubernur yang baru.

Baca Juga: Komisi I DPRD Jabar Bahas Dugaan Pencatutan Nama Warga dalam Sertifikat Wilayah Perairan Laut di Kabupaten Subang

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Budi Raspati

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X