“Kami sering tidak tahu untuk apa pajak digunakan. Kalau pemerintah lebih terbuka, warga pasti lebih semangat membayar,” ujar salah seorang warga Sukasenang, Mamat.
Solusi dan Upaya Pemerintah
Sebagai solusi, DPRD Jabar berkomitmen memperkuat fungsi edukasi dan pengawasan. Pemerintah daerah juga didorong untuk lebih aktif melakukan sosialisasi, baik melalui pertemuan langsung, media sosial, maupun layanan digital pajak yang mudah diakses.
Selain itu, peningkatan transparansi anggaran dan pelaporan hasil pembangunan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik. Program “Pajak untuk Pembangunan Desa” juga diusulkan agar masyarakat dapat melihat secara nyata dampak langsung dari kontribusi pajak mereka.
Baca Juga: Masih Banyak Warga Berharap Bantuan Perbaikan Rutilahu, Begini Kata Arip Rachman
“Kalau masyarakat bisa melihat hasil pajaknya dalam bentuk nyata, seperti perbaikan jalan atau pembangunan fasilitas umum, kepercayaan dan kepatuhan pajak pasti meningkat,” tutup Arip.
Dengan sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD, diharapkan kesadaran pajak semakin tumbuh dan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya berjalan lebih transparan, efektif, dan berkeadilan.***
Artikel Terkait
Efisiensi Anggaran 2025, Komisi II DPRD Jabar Minta Program Prioritas Tidak Dipangkas Demi Kepentingan Masyarakat
DPRD Jabar Dorong Efisiensi Anggaran, Komisi II Pastikan Program Tetap Berjalan Optimal di Tengah Penyesuaian APBD
Sekretariat DPRD Jabar Terima Konsultasi DPRD Majalengka Soal Implementasi Inpres 1/2025 tentang Efisiensi Anggaran
Anggota DPRD Jabar H. Arip Rachman Sosialisasikan Perda Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia di Kabupaten Tasikmalaya
Anggota DPRD Jabar Arip Rachman Soroti Pengawasan Hak Pekerja, Ajak Keluarga Terlibat dalam Perlindungan Pekerja!
Anggota DPRD Jabar H. Arip Rachman Sosialisasikan Perda Perlindungan Tenaga Kerja di Kabupaten Tasikmalaya