RPJMD 2025-2029 Disetujui, Pandangan Fraksi DPRD Kabupaten Tasikmalaya Terbelah Soal Skema Pinjaman Daerah

Baca Juga: Tancap Gas, Kejari Kabupaten Tasikmalaya Selamatkan Uang Negara Rp 5,87 Miliar, Kawal Proyek Strategis Daerah

Fraksi PKB menolak semua skema pinjaman

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan, di tengah situasi fiskal yang tidak menentu, pemerintah daerah perlu melakukan inovasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Namun, PKB menegaskan menolak skema pembiayaan daerah dalam bentuk pinjaman, KPBU, atau obligasi, baik berupa narasi maupun angka, karena belum ada kajian ilmiah yang kuat terkait urgensinya.

Fraksi Golkar mendorong CDOB dan sinkronisasi program

Fraksi Partai Golkar menilai seluruh masukan dari Panitia Khusus (Pansus) perlu dimasukkan ke dalam RPJMD. Golkar juga menyoroti pentingnya memasukkan rencana fasilitasi Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Tasik Selatan serta kemungkinan CDOB Tasik Utara.

Baca Juga: Langkah Humanis Kejari Kabupaten Tasikmalaya Wujudkan Pemulihan dan Reintegrasi Sosial

Terkait pinjaman daerah, Fraksi Golkar menyetujui agar dalam RPJMD hanya dicantumkan narasi skema pembiayaan (Pinjaman Daerah, KPBU, Obligasi) tanpa angka, mengingat dokumen ini masih bersifat rencana umum.

Fraksi PPP-PKS dukung penuh termasuk skema pinjaman

Berbeda dengan sebagian fraksi lain, Fraksi gabungan PPP-PKS menyatakan sepakat dan mendukung penuh RPJMD sebagaimana disusun pemerintah daerah.

Fraksi ini menilai hasil konsultasi dengan kementerian terkait tidak ada larangan terhadap rencana pinjaman daerah, bahkan mendapat apresiasi. Karena itu, PPP-PKS mendukung pencantuman skema dan nilai pinjaman daerah sebagaimana tertuang dalam draft RPJMD.

Baca Juga: RSUD KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya Masih Terima Keluhan Pasien BPJS Kesehatan, Ini Penjelasannya

Fraksi PAN setuju dengan catatan pengelolaan yang baik

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menilai RPJMD merupakan dokumen penting sebagai panduan pembangunan lima tahun ke depan.

PAN menyetujui pencantuman skema pembiayaan pinjaman daerah, namun meminta agar penggunaannya benarbenar efektif dan transparan, serta tidak mencantumkan angka nominal dalam dokumen.