Mahfud MD juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kondisi keuangan daerah yang menurutnya terdampak oleh kebijakan efisiensi dan pengalihan anggaran. Ia menyebut banyak daerah menghadapi keterbatasan pendanaan untuk berbagai program pelayanan publik.
“Kenapa (kasus) ini luar biasa, karena berbagai daerah sekarang itu mengeluh anggarannya tidak cukup sesudah ada penghematan banyak dan disalurkan kepada BGN,” ujar Mahfud.
“Di daerah banyak orang tidak berdaya, banyak orang yang mau melakukan pemberhentian kerja-kerja kontrak, dan sebagainya karena dananya berkurang sekarang. Tenaga honorer, tenaga di kantor pemerintah yang PPPK, dan sebagainya terancam dihentikan,” terangnya.
Selain membahas aspek hukum dan dampak anggaran, Mahfud MD turut menyoroti pernyataan Dadan Hindayana mengenai potensi ancaman terhadap BGN. Menurutnya, pernyataan tersebut menjadi menarik untuk dicermati setelah muncul dugaan korupsi yang kini menjadi sorotan publik.
“Kata dia, kalau korupsi dijamin nggak ada, mudah dikontrol. Tapi yang memang jadi masalah bagi dia adalah keracunan karena langsung menyentuh penerima manfaat,” kata Mahfud.
Baca Juga: Koalisi MBG Watch Datangi Kantor BGN, Desak Audit Program Makan Bergizi Gratis dan Evaluasi Total
“Dia optimis, enggak ada korupsi ternyata korupsinya paling besar dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, triliunan uang dia makan begitu saja dan merasa tidak berbuat apa-apa sebelum dia ditangkap, merasa baik dan nekat,” tambahnya.
Mahfud MD menegaskan bahwa informasi yang berkembang setelah proses hukum berjalan memperlihatkan adanya berbagai dugaan penggunaan anggaran yang kini tengah menjadi perhatian publik. Karena itu, ia kembali menegaskan pandangannya mengenai pentingnya hukuman berat bagi pelaku dugaan korupsi.
“Sesudah ditangkap baru ketahuan permainannya gila-gilaan. Oleh sebab itu, menurut saya hukuman mati tidak salah,” tukasnya.***