Warga Miskin Sulit Cari Keadilan, Prabowo dan Budi Arie Ungkap Fakta Hukum dan Ekonomi yang Belum Berpihak

Mediapriangan.com - Persoalan kemiskinan di Indonesia kembali menjadi sorotan, kali ini dari dua tokoh penting negara: Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi.

Dalam acara pengukuhan calon hakim di Mahkamah Agung, Kamis, 12 Juni 2025, Presiden Prabowo menyampaikan harapannya untuk Indonesia bebas dari kemiskinan sebelum tahun 2045.

Namun, ia juga menegaskan bahwa jalan ke sana masih penuh tantangan, terutama terkait akses warga miskin terhadap keadilan.

Baca Juga: Prabowo Tegas Tolak Gabung Aliansi Militer, Indonesia Pilih Netral dan Ingin Berteman dengan Semua Negara

Dengan suara bergetar, Prabowo menekankan pentingnya peran hakim dalam sistem hukum nasional, terutama bagi masyarakat kecil yang tak punya akses kuat ke jalur hukum.

"Anda (hakim) adalah benteng terakhir keadilan. Orang miskin, orang kecil hanya bisa berharap kepada hakim-hakim yang adil," ujar Prabowo.

Ia melanjutkan bahwa dalam kondisi saat ini, mereka yang memiliki kekuatan ekonomi bisa dengan mudah membela diri melalui jalur hukum.

Baca Juga: Prabowo Yakin Kemiskinan Bisa Dihapus Sebelum 2045, Klaim Ekonomi RI Masuk 5 Besar Dunia Versi Lembaga Global

"Orang yang kuat, orang yang punya uang banyak, dia bisa berbuat, dia bisa punya tim hukum yang luar biasa," tutur Prabowo.

Sementara itu, bagi masyarakat miskin, satu-satunya harapan mereka adalah kejujuran dan keteguhan hati para hakim.

"Tapi, orang kecil hanya tergantung sama hakim yang adil, hakim yang tidak bisa disogok, hakim yang tidak bisa dibeli, hakim yang cinta keadilan, hakim yang cinta rakyat," imbuhnya.

Baca Juga: Isu Kuota Haji Indonesia 2026 Dipotong 50 Persen, BP Haji Ungkap Fakta dan Singgung Kinerja Kementerian Agama

Sejalan dengan itu, Budi Arie dalam diskusi bersama Ombudsman RI di Jakarta Selatan, pada hari yang sama, menyoroti permasalahan ekonomi yang timpang sebagai sumber lain dari ketidakadilan yang dialami masyarakat miskin.

Menurut Budi, praktik ekonomi yang tak berpihak justru banyak terjadi di tingkat desa, di mana warga kecil seharusnya mendapat perlindungan dan dukungan sistem.