CEO Promedia Group Usul Reformulasi MBG, Libatkan UMKM dan Dapur Nusantara untuk Perkuat Ekonomi Daerah

BANDUNG, Mediapriangan.com - Wacana perbaikan pelaksanaan program MBG kembali mencuat seiring berbagai evaluasi yang berkembang di tengah masyarakat. Setelah berjalan sekitar satu setengah tahun, program yang digagas pemerintah tersebut dinilai masih membutuhkan sejumlah penyesuaian agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat luas.

CEO Promedia Group, Agus Sulistriyono, mengemukakan sejumlah gagasan untuk menyempurnakan program MBG. Menurutnya, pendekatan yang selama ini lebih banyak menitikberatkan pada aspek gizi perlu diperluas dengan menonjolkan dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, serta penguatan ekonomi daerah.

Ia menilai besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah melalui program MBG seharusnya mampu menghasilkan efek berganda bagi masyarakat, terutama melalui peningkatan aktivitas ekonomi di tingkat lokal.

Baca Juga: Mahfud MD Nilai Dugaan Korupsi Dadan Hindayana cs Layak Dihukum Mati, Soroti Anggaran BGN yang Mengalir Besar

“Program MBG jalan terus, tentunya dengan berbagai perbaikan agar lebih tepat sasaran. Ini program pembukaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, tapi perdebatan selalu soal gizi karena memaksakan narasi makan bergizi,” ucap Agus pada Rabu, 17 Juni 2026.

“Seandainya tetap dengan narasi perbaikan gizi dan mencegah stunting maka nominalnya tidak segitu. Penerima manfaat fokusnya juga bergeser ke ibu hamil,” tambahnya.

Selain soal narasi, Agus juga menyoroti penggunaan istilah "gratis" dalam program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, istilah tersebut kerap memunculkan perdebatan karena sumber pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan dana publik.

Baca Juga: Nanik S Deyang Pilih Bungkam soal Motor Listrik BGN, Anas Urbaningrum Ingatkan Peran Jurnalis

Dalam pandangannya, salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah model pengelolaan dapur penyedia makanan.

Saat ini, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dirancang untuk melayani ribuan porsi makanan setiap hari, sehingga membutuhkan investasi yang besar dari sisi bangunan maupun peralatan.

Kondisi tersebut, menurut Agus, membuat partisipasi UMKM menjadi terbatas karena tidak semua pelaku usaha memiliki kemampuan modal untuk membangun fasilitas berskala besar.

Baca Juga: Motor Listrik BGN Rp1,03 Triliun Disorot, Dudung Usul Pegawai SPPG Cicil Kendaraan yang Sudah Dirakit

“Karena konsep SPPG yang sekarang butuh modal besar, akhirnya pemiliknya ya orang-orang berduit saja. Jangan heran jika pemilik SPPG banyak dari para politisi, pejabat, pengusaha, DPR, TNI, Polri seperti yang banyak dipersoalkan saat ini. Level UMKM, kantin sekolah, katering kecil pun tersingkir,” terangnya.