CEO Promedia Group Usul Reformulasi MBG, Libatkan UMKM dan Dapur Nusantara untuk Perkuat Ekonomi Daerah

Sebagai solusi, CEO Promedia Group mengusulkan agar konsep dapur besar dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil dengan nama Dapur Nusantara atau Katering Warga.

Model tersebut dinilai lebih memungkinkan melibatkan UMKM, katering lokal, hingga kantin sekolah dalam pelaksanaan MBG.

Baca Juga: ICW Soroti Dugaan Jual Beli SPPG Eks Pimpinan BGN, Sebut Ada Kejahatan Terstruktur dan Sistematis

Menurutnya, satu dapur besar dapat dibagi menjadi beberapa unit Dapur Nusantara dengan kapasitas yang lebih terbatas, sehingga penyebaran manfaat ekonomi daerah menjadi lebih merata.

“Semakin banyak titik dapur, penyerapan tenaga kerja dan perputaran ekonomi di daerah akan meningkat juga kok. Tujuan sama-sama tercapai tanpa banyak drama perdebatan soal gizi,” kata Agus lagi.

Ia juga menilai skema Dapur Nusantara berpotensi mengurangi praktik jual beli titik pengelolaan dapur karena nilai investasi dan keuntungan per titik menjadi lebih kecil dibandingkan sistem yang berlaku saat ini.

Baca Juga: MBG Disetop untuk Sekolah Elite, Kepala BGN Ungkap Refocusing di Tengah Sorotan Titik SPPG Membengkak

Selain aspek pengelolaan dapur, Agus turut mengusulkan penataan ulang kelompok penerima manfaat MBG.

Menurutnya, program tersebut dapat diperluas untuk menjangkau pekerja harian lepas yang selama ini belum mendapatkan fasilitas makan dari tempat kerja.

Kelompok seperti buruh tani, buruh bangunan, hingga pekerja informal lainnya dinilai layak menjadi sasaran penerima manfaat MBG karena dapat membantu mengurangi pengeluaran harian mereka.

Baca Juga: Koalisi MBG Watch Datangi Kantor BGN, Desak Audit Program Makan Bergizi Gratis dan Evaluasi Total

“Penerima program ini bisa menyasar buruh tidak tetap seperti buruh tani, bangunan, dan lainnya yang bekerja harian tanpa mendapat makanan. Setidaknya upah kerja harian bisa untuk keluarga, jadi mengurangi pengeluaran harian juga. Sebagai contoh, buruh tani di Banyuwangi, Jawa Timur sehari Rp 90-100 ribu sistem lepasan (pemberi kerja tidak memberikan makan),” paparnya.

“Jadi, misalnya makanan senilai Rp10.000 pun tidak jadi perdebatan kandungan gizinya. Buruh akan menerimanya dengan rasa syukur karena pendapatan harian tidak kepotong beli makan siang,” lanjutnya.

Selain pekerja harian, Agus juga mengusulkan agar penerima manfaat MBG mencakup masyarakat di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), kalangan lanjut usia, serta warga kurang mampu yang diusulkan melalui pemerintah desa setempat.

Baca Juga: Operasional SPPG Berhenti di Sejumlah Daerah, BGN Buka Suara soal Dana Operasional dan Program MBG