Mediapriangan.com - Panitia Khusus V (Pansus V) DPRD Jawa Barat menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memfasilitasi kebutuhan dan keluhan para petani, khususnya dalam pertanian organik.
Pansus V DPRD Jawa Barat saat ini tengah fokus mengumpulkan data dan informasi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pertanian Organik di Provinsi Jawa Barat.
Untuk itu, Pansus V DPRD Jawa Barat tengah melakukan kunjungan ke kawasan pertanian organik di Dusun Cilumping, Desa Cikurubuk, Kabupaten Sumedang, pada Senin, 10 Juni 2024.
Ketua Pansus V DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Suherman, menyatakan bahwa masalah pemasaran merupakan salah satu kendala utama yang harus segera diatasi, terutama dengan peran serta pemerintah daerah.
"Masalah pemasaran merupakan salah satu kendala utama yang harus segera diatasi, terutama dengan peran serta pemerintah daerah," ujar Asep Suherman.
Menurutnya, beberapa daerah di Jawa Barat telah menunjukkan kemajuan dengan keterlibatan pemerintah dalam membantu pemasaran hasil pertanian organik.
"Di beberapa daerah di Jawa Barat, pemerintah daerah sudah mulai terlibat dalam menampung dan memfasilitasi pemasaran hasil pertanian organik, yang menunjukkan adanya intervensi positif dari pemerintah dalam memasarkan hasil pertanian," ujar Asep Suherman.
Asep menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam membeli dan memasarkan hasil pertanian organik dari para petani di lingkungan pemerintah daerah.
"Langkah ini akan menciptakan kesinambungan dan kejelasan dari pemerintah terhadap para petani organik," tambah Asep.
Artikel Terkait
Komisi III DPRD Jawa Barat Dorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Jabar Melalui Samsat Wilayah DKI Jakarta
Kajian Perbandingan Pertanggungjawaban dan Pembahasan APBD antara Sekretariat DPRD Jawa Barat dan Sumatera Utara
DPRD Jawa Barat Terima Konsultasi DPRD Kabupaten Bogor, Strategi Peningkatan PAD melalui BUMD dan Desa Wisata
Anggota DPRD Jabar Ijah Hartini Tanggapi Rencana Pemprov Jawa Barat untuk Percepat Reaktivasi Jalur Kereta Api
Upaya DPRD Jawa Barat untuk Memastikan Keterbukaan dan Integritas dalam PPDB 2024 Tanpa Pungli dan Kecurangan
Pertemuan DPRD Jawa Barat dan DPRD Kabupaten Solok Bahas Persiapan dan Penanganan Konflik Sosial dalam Pilkada 2024