“Terkait dengan Ranperda pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, merupakan langkah pemerintah daerah dalam menghadirkan dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Tatar Galuh,” tambahnya.
Bupati Herdiat menutup sambutannya dengan harapan agar seluruh usulan ini dapat ditindaklanjuti dan menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata.
“Besar harapan kami, ke-4 buah Raperda tersebut diajukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Selain penjelasan dari pihak eksekutif, rapat ini juga menjadi wadah penyampaian enam Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Ciamis.
Rancangan tersebut meliputi bidang budaya, ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, inovasi, dan ketahanan keluarga.
Adapun enam usulan DPRD yaitu: Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Ciamis, Penyelenggaraan Inovasi Daerah, serta Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.
Rapat dihadiri lengkap oleh pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah, para kepala SKPD, pimpinan instansi vertikal, hingga perwakilan BUMN dan organisasi masyarakat.
Agenda ini menunjukkan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam membentuk regulasi yang berpihak kepada kebutuhan masyarakat dan menjawab tantangan pembangunan di Tatar Galuh Ciamis.***
Artikel Terkait
Titiek Soeharto Soroti Surplus 4 Juta Ton Beras, Desak Pemerintah Manfaatkan Peluang Ekspor Demi Petani
DPRD Kabupaten Ciamis Sepakati Revisi Perda Pajak dan Retribusi Demi Kepastian Hukum dan Peningkatan Pelayanan Publik
Bupati-Wabup Tasikmalaya 2025-2030 Sampaikan Visi Perdana, DPRD Siap Kawal Program Prioritas untuk Rakyat
Surat Pemakzulan Gibran Sudah Sampai ke Ketua MPR, HNW Ingatkan Prosesnya Tak Bisa Langsung Diputuskan!
Resmi Jadi Perda, Wakil Bupati Tasikmalaya Tekankan Regulasi Harus Pro-Rakyat dan Jadi Alat Transformasi Sosial
Polemik Tambang Raja Ampat Makin Panas, Komisi III DPR Desak Aparat Usut Dugaan Pelanggaran Tanpa Pandang Bulu
Belum Waktunya! Komisi III DPR Tolak Legalisasi Kasino, Soroti Kultur Bangsa dan Prioritas Lawan Korupsi
Wacana BPJS Hewan Direspons PSI, Francine, Jangan Dulu, Jakarta Butuh 15 Puskeswan Sebelum Bicara Program Baru
DPR Ancam Protes Jika Kuota Haji Indonesia Dipotong 50 Persen, Singgung Daftar Tunggu dan Kinerja Kemenag
DPRD Kabupaten Ciamis Bahas RPJMD 2025-2029 dan Laporan APBD 2024, Fraksi-Fraksi Beri Pandangan Kritis dan Strategis