Usulan UU Makan Bergizi Gratis, Legislator Dorong Regulasi Kuat, BGN Dukung di Tengah Polemik Kasus Keracunan

“Jadi kalau nanti masyarakat melihat bahwa program ini perlu dilanjutkan, saya kira kalau mau kuat ya harus lewat undang-undang,” lanjutnya.

Polemik Kasus Keracunan

Di balik dukungan politik, MBG menghadapi ujian serius. Berdasarkan data BGN, sepanjang Januari hingga September 2025 terjadi 75 kasus keracunan yang menimpa 6.517 orang.

“Terlihat sebaran kasus terjadinya gangguan pencernaan atau kasus di SPPG, terlihat dari 6 Januari sampai 31 Juli itu tercatat ada kurang lebih 24 kasus kejadian, sementara dari 1 Agustus sampai malam tadi (30 September 2025) itu ada 51 kasus kejadian,” jelas Dadan.

Baca Juga: Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023-2024, KPK Tunggu Audit BPK, Potensi Kerugian Negara Capai Rp1 Triliun

Meski mendapat desakan agar dihentikan, pemerintah menegaskan program MBG tetap berjalan dengan perbaikan tata kelola.

“Pada prinsipnya, program MBG bertujuan untuk memenuhi gizi anak-anak bangsa. Jadi saya kira hak ini harus kita berikan, dan kita akan perbaiki tata kelolanya sebaik mungkin. Sehingga apa yang diberikan oleh pemerintah itu aman untuk konsumsi,” tegas Dadan.

Dasar Hukum Dinilai Penting

Dengan adanya usulan undang-undang, MBG diharapkan tidak sekadar menjadi program sementara, tetapi kebijakan nasional berkelanjutan. DPR, pemerintah, dan para pemangku kepentingan akan membahas lebih lanjut rancangan regulasi ini demi menjamin pemenuhan gizi anak bangsa sekaligus menjaga standar keamanan pangan.***