Jelang Akhir 2025, Serapan APBD Kabupaten Tasikmalaya Baru 82 Persen, DPRD Minta Evaluasi Menyeluruh

Nanang menilai, rendahnya realisasi belanja, khususnya belanja modal dan infrastruktur, berpotensi memengaruhi kualitas layanan publik dan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia mengingatkan, belanja pemerintah memiliki peran penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi lokal.

Baca Juga: Kabid Jalan dan Jembatan Mundur, DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pertanyakan Sistem Mutasi Pejabat

"Belanja daerah tidak hanya soal administrasi, tetapi juga berkaitan langsung dengan pembangunan, pelayanan publik, dan perputaran ekonomi masyarakat,” kata Nanang Romli.

Ia berharap, pemerintah daerah dapat melakukan perbaikan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program agar APBD benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

"Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar anggaran daerah dapat diaminoalkane secara maksimal dan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.***