DPRD Jawa Barat Dorong Desa di Kabupaten Tasikmalaya Optimalkan Usulan SIPD 2026, Fokus Irigasi Tersier

TASIKMALAYA, Mediapriangan.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mendorong seluruh pemerintahan desa di Kabupaten Tasikmalaya untuk lebih optimal dalam mengajukan program pembangunan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Tahun Anggaran 2026. Dorongan tersebut difokuskan pada sektor strategis, khususnya pembangunan dan rehabilitasi irigasi tersier.

Hal itu menyusul sejumlah aspirasi warga terkait pembangunan infrastruktur terutama bangunan fisik irigasi, yang mengemukan dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Arip Rachman di beberapa titik lokasi di Kabupaten Tasikmalaya, belum lalam ini.

Arip menilai, irigasi tersier memiliki peran krusial dalam menopang ketahanan pangan daerah, terutama bagi wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian.

Baca Juga: Irigasi Longsor dan Madrasah Rusak, Arip Rachman Serap Aspirasi Warga Jayamukti Leuwisari

“Irigasi tersier ini langsung bersentuhan dengan lahan pertanian milik warga. Jika saluran airnya baik, produktivitas petani akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat desa juga ikut terdongkrak,” ujar Arip, Rabu (28/1/2026).

Menurutnya, masih banyak desa yang belum maksimal memanfaatkan SIPD sebagai instrumen utama perencanaan pembangunan.

Padahal, SIPD menjadi pintu awal agar usulan desa dapat terintegrasi dengan perencanaan di tingkat kabupaten hingga provinsi.

Baca Juga: Pengawasan DPRD Jabar di Padakembang, Arip Rachman Ajak Warga Aktif Dukung Pembangunan Infrastruktur

DPRD Jawa Barat menekankan pentingnya kesiapan administrasi dan kelengkapan data dalam setiap usulan yang dimasukkan ke SIPD.

Usulan pembangunan irigasi tersier harus disertai dengan kondisi eksisting di lapangan, titik lokasi yang jelas, serta urgensi kebutuhan masyarakat.

“Desa jangan hanya mengandalkan usulan lisan. Semua harus terdokumentasi dan masuk ke SIPD. Jika perencanaannya matang, peluang realisasi di tahun anggaran 2026 akan jauh lebih besar,” tegasnya.

Baca Juga: Pengawasan DPRD Jabar, Arip Rachman Dorong Perbaikan Infrastruktur Demi Warga Sukarame

Dorongan ini juga sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat sektor pertanian berbasis desa, sekaligus menekan potensi gagal panen akibat kerusakan saluran irigasi.

Pemerintahan desa di Kabupaten Tasikmalaya diharapkan segera berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan dinas terkait agar proses penginputan usulan ke SIPD berjalan tepat waktu.