Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Tasikmalaya Disorot DPRD, Penanganan Dinilai Belum Optimal

TASIKMALAYA, Mediapriangan.com - Permasalahan penanganan perempuan dan anak di Kota Tasikmalaya terus menjadi perhatian serius. Laporan mengenai kasus kekerasan perempuan dan anak, pelecehan seksual, hingga isu anak jalanan masih ditemukan di Kota Tasikmalaya.

Hal itu menunjukkan upaya penanganan kekerasan perempuan dan anak di Kota Tasikmalaya belum berjalan optimal sehingga perlu adanya peningkatan responsivitas dan pencegahan.

Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kota Tasikmlaya Hj Eti, Guspitawati, saat diminta tanggapannya terkait penanganan kasus perempuan dan anak di Kota Tasikmalaya, Sabtu (07/02/2026).

Baca Juga: Tindaklanjuti Laporan Warga Terkait Buruknya Pelayanan, DPRD dan Dinkes Sidak RS Hermina Kota Tasikmalaya
 
Menurutnya, hingga saat ini, permasalahan perempuan dan anak di setiap kecamatan dan kelurahan di Kota Tasikmalaya masih menjadi isu yang belum terpecahkan.

Bahkan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan permasalahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terselubung, dan hanya disisipkan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Seharusnya kata Eti Guspitawati, anggaran yang disediakan didistribusikan ke kecamatan dan kelurahan yang ada.

Baca Juga: PAD Parkir Pasar Cikurubuk Disorot, Transparansi Retribusi Kota Tasikmalaya Dipertanyakan

"Karena persoalan perempuan dan anak yang muncul seperti KDRT, perdagangan orang dan sebagainya, hampir ada disetiap wilayah kecamatan," tandasnya.

Mirisnya lagi ujar Eti, permasalahan perempuan dan anak tak pernah diangkat pada setiap kegiatan musyawarah termasuk pada musrenbang tingkat kecamatan.

"Apalagi anggarannya selalu terselubung masuk ke Dinas. Semestinya anggaran bisa masuk ke kecamatan atau kelurahan karena kekerasan perempuan dan anak sering terjadi di strata paling bawah," kata Eti.

Baca Juga: Musrenbang Kecamatan Cipedes, DPRD Kota Tasikmalaya Tegaskan SIPD Jadi Kunci Realisasi Usulan Warga

Menurut Eti, permasalahan perempuan dan anak seharusnya dikelola secara transparan.