Fraksi PKS DPRD Jabar Temui KDM di Lembur Pakuan, Bahas BPMU hingga Status Tanah Sekolah

Ia menegaskan, apa yang disampaikan kepada gubernur merupakan suara masyarakat. Fraksi PKS, lanjutnya, berperan sebagai jembatan agar aspirasi tersebut diterima dan ditindaklanjuti melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.

Status Tanah Sekolah Negeri

Selain BPMU, Fraksi PKS juga menyoroti keberadaan sejumlah sekolah menengah negeri yang berdiri di atas tanah desa tanpa kejelasan penyelesaian kompensasi.

Baca Juga: Didi Sukardi Dukung Pelatihan Digital PKS Kabupaten Ciamis, Perkuat Kader Hadapi Era Media Sosial

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan sosial maupun hukum apabila tidak segera ditangani secara komprehensif.

“Masyarakat desa tentu mendukung pendidikan. Namun, dukungan tersebut tidak boleh dibalas dengan ketidakpastian. Pendidikan harus tumbuh di atas prinsip keadilan,” tegas KH Tetep.

Fraksi PKS mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap sekolah negeri yang berdiri di atas tanah desa, sekaligus merumuskan mekanisme penyelesaian yang sah, terencana, dan berkeadilan bagi semua pihak.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Ingatkan Fungsi Gunung Usai Longsor Cisarua, MUI Jabar Diminta Bangun Kesadaran Lingkungan

Dorong Skema Hibah Daerah

Dalam kesempatan yang sama, Fraksi PKS turut menyampaikan aspirasi dari berbagai komunitas sosial, lembaga pendidikan nonformal, dan organisasi kemasyarakatan yang berharap agar skema hibah daerah kembali dibuka.

Menurut KH Tetep, hibah daerah memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan layanan sosial di tingkat akar rumput, terutama bagi lembaga yang membantu pemerintah dalam menjangkau masyarakat hingga lapisan terbawah.

“Hibah bukan sekadar anggaran, tetapi bagian dari dukungan terhadap layanan sosial yang membantu pemerintah menjangkau masyarakat hingga lapisan terbawah,” pungkasnya.

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal penguatan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.***