Babak Baru Skandal Suap DJKA, KPK Bidik Klaster Kepala Balai Kemenhub Terkait Aliran Gratifikasi Proyek Kereta Api

Guna mendalami klaster korupsi wilayah ini, tim penyidik telah menjadwalkan pemanggilan terhadap lima aparatur sipil negara (ASN) yang menduduki posisi strategis di Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) serta unit pengujian kendaraan.

Baca Juga: Terancam Pasal KUHP Baru, Selebgram Woodyrman Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penganiayaan di Blok M

Di antara nama-nama yang dipanggil adalah Ariyandi Ariyus (BPTD Sumatera Utara), Herman Armanda (eks BPTD Ambon), Hanura Kelana Iriana (BPTD Jawa Barat), Iman Sukandar (BPLJSKB), dan Benny Nurdin Yusuf (BPTD Jambi).

Secara kronologis, penanganan perkara kakap ini merupakan hasil pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Kedeputian Penindakan KPK di wilayah Jawa Tengah pada April 2023 silam.

Seiring berjalannya waktu, skala penyidikan terus membesar hingga menjerat puluhan orang dari berbagai klaster, mulai dari birokrat, politisi parlemen, hingga korporasi swasta.

Baca Juga: Dijebak Melalui Aplikasi Telegram, Lima Tersangka Aniaya dan Rampok Barang Korban

Hingga awal tahun ini, jumlah individu yang dijebloskan ke sel tahanan telah mencapai 21 orang.

Pola kejahatan yang dipraktikkan para pelaku disinyalir menggunakan modus manipulasi syarat administrasi serta kongkalikong tender guna menentukan pemenang pelaksana jatah proyek secara sepihak.

Praktik lancung tersebut mencakup sejumlah infrastruktur strategis nasional di berbagai daerah.

Di antaranya adalah megaproyek jalur ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, sistem perkeretaapian di Makassar, perbaikan perlintasan sebidang di area Jawa-Sumatera, hingga pemeliharaan jalur rel kereta api di kawasan Lampegan, Cianjur.***