Evaluasi DPRD Jawa Barat: Penurunan BOPD Ancam Keberlangsungan Kegiatan Siswa di SMK Negeri 1 Majalengka

Mediapriangan.com - Pada Selasa, 2 Mei 2023, Komisi V DPRD Jawa Barat bersama Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah IX melakukan kunjungan kerja ke SMK Negeri 1 Majalengka dalam rangka evaluasi anggaran triwulan I tahun 2023.

Dalam evaluasi anggaran tersebut, Komisi V memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi SMK Negeri 1 Majalengka dalam menjaga stabilitas perkembangan pendidikan.

Salah satu kendala yang menjadi sorotan adalah penurunan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD), yang mengancam keberlangsungan kegiatan siswa di SMK Negeri 1 Majalengka.

Baca Juga: Peningkatan Pendidikan di Jawa Barat, Tiga Fokus Utama dari DPRD Untuk Masa Depan Pendidikan yang Lebih Baik

Hj. Sari Sundari, S.Sos. MM, anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, menyoroti penurunan BOPD dan berharap Pemprov memperhatikan kebutuhan sekolah dalam menjaga kualitas pendidikan bagi siswa.

"Pada Evaluasi anggaran triwulan 1 ini, ada beberapa kegiatan yang di pangkas karena terjadi penurunan BOPD, dengan penurunan BOPD, tidak semua kegiatan bisa di-cover," kata Sari.

Sari Sundari juga menanggapi perihal program Sekolah Gratis yang diadakan oleh Pemprov Jawa Barat.

Baca Juga: Tema Peringatan Hardiknas 2 Mei 2023: Bergerak Bersama Semarakkan Merdeka Belajar, Cek Logo dan Maknanya

Menurutnya, program ini menjadi multi persepsi bagi orang tua siswa yang menganggap bahwa pembiayaan kegiatan belajar mengajar tanpa biaya sepeserpun.

"Hal ini menjadi masalah, sehingga sekolah tidak berani mengambil pungutan dari orang tua siswa karena dengan kalimat "gratis", orang tua merasa gratis untuk seluruhnya," ujarnya.

Pihak Komisi V akan mencoba mendorong Pemprov Jawa Barat agar berbagai permasalahan yang dirasakan oleh satuan pendidikan di daerah bisa seimbang.

Baca Juga: 40 Ucapan Selamat Hari Pendidikan Nasional 2023, Penuh Makna dan Motivasi Untuk Inspirasi Momentum 2 Mei 2023

Selain itu, Sari Sundari meminta Disnaker untuk terbuka terhadap perusahaan padat karya yang melibatkan lulusan SMA/SMK.